AGRIKAN.ID – Pagi belum terlalu tua ketika Pakdhe Galtung bersandar di kursi rotan di teras rumahnya di Vila Nusa Indah, dekat Cibubur, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor.
Kopi hitam pekat mengepul dari cangkir enamel. Sementara, lewat layanan musik digital Spotify, ia memutar lagu Iwan Fals, “Sarjana Muda”, disusul “Bento”.
Lirik-lirik tentang kemiskinan dan penguasa korup mengalun santai, mengisi udara yang masih bersih dari polusi komentar para pejabat.
Pakdhe sedang menikmati masa pensiunnya dari dunia jurnalistik dan aktivisme sosial—setidaknya begitu katanya.
Tapi seperti biasa, hari tenang itu tak berlangsung lama. Sebuah pesan singkat masuk dari Darmaji, kawan lamanya yang kini jadi juragan furnitur.
“Sowan ke pabrik, Pakdhe. Ada yang ingin saya tunjukkan. Dan mungkin… saya butuh didengarkan.”
Satu jam kemudian, Pakdhe Galtung sudah duduk di bangku kayu di sebuah pabrik berukuran sedang di Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
Lokasinya tak jauh dari kawasan megatropik bernama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang, tempat ratusan truk mengangkut residu ambisi pembangunan nasional saban hari.
Di tengah bau asam amonia dan suara alat berat, berdirilah pabrik milik Darmaji. Luasnya cuma 1.000 meter persegi, tapi Darmaji menyebut tempat ini sebagai “ikhtiar kecil untuk Indonesia besar”.
Nampan saji program MBG
Darmaji mengajak Pakdhe berkeliling. Ia menunjukkan sederet mesin berkilat, baru datang dari Tiongkok.
“Ini buat memproduksi food tray stainless steel (nampan saji dari baja tahan karat), Pakdhe,” katanya sambil menepuk-nepuk bodi mesin. “Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).”
Program MBG memang sedang naik daun. Dikenalkan sebagai prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, program ini menjanjikan makan siang gratis untuk siswa sekolah, ibu hamil, balita, dan siapa pun yang masuk kategori rawan gizi.
Lihat juga: Program MBG ciptakan pasar baru bagi petani
Skemanya ambisius. Anggarannya triliunan rupiah. Harapannya besar.
Dan seperti banyak warga baik lainnya, Darmaji bersemangat menyambutnya. Ia meminjam dana, membeli mesin, merekrut belasan karyawan, dan mulai memproduksi nampan saji stainless steel (baja tahan karat) dalam jumlah ribuan. “Biar negara nggak perlu impor,” katanya penuh percaya diri.
Di pabriknya, Darmaji optimistis bisa memproduksi minimal 100.000 food tray (nampan saji) per bulan.
“Mesinnya memang kami beli dari Tiongkok, tapi bahan baku stainless steel sepenuhnya kami datangkan dari Morowali, Sulawesi Tengah. TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)-nya tinggi,” tambahnya.
Selain Darmaji, ada puluhan pengusaha lain yang sama antusias dan percaya dirinya: membangun pabrik nampan saji untuk mendukung slogan berdikari — berdiri di atas kaki sendiri — Presiden Prabowo Subianto.
Sayangnya, kepercayaan diri itu tak lama bertahan.
Fasilitas pembebasan bea masuk barang penunjang MBG
Beberapa hari lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan, pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang penunjang MBG—termasuk nampan saji. Kebijakan ini dikemas dalam nama indah: efisiensi dan percepatan.
Lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah beralasan, relaksasi ini untuk memastikan ketersediaan peralatan makan yang memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan efisiensi distribusi dalam waktu singkat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menegaskan, relaksasi ini bersifat sementara, “hingga kapasitas produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional.” Pemerintah, katanya, “tidak bermaksud mematikan industri dalam negeri.”
Namun bagi pelaku industri kecil seperti Darmaji, janji itu terasa seperti penghiburan palsu. “Yang terdengar di telinga saya adalah penghabisan,” ujarnya, geram.
Wajah Darmaji yang tadi cerah kini berubah murung. Suaranya pelan, nyaris seperti orang mengaku kalah sebelum bertempur.
“Saya baru mulai, Pakdhe. Baru pasang mesin. Baru rekrut orang. Baru semangat. Terus pemerintah malah nyuruh saya saingan sama kontainer dari Tiongkok. Pekok namanya!”
Ia menggeleng. “Mereka pikir, bikin nampan saji itu pekerjaan enteng? Jangan-jangan, datang ke pabrik seperti ini pun mereka belum pernah.”
Surat untuk Presiden Prabowo Subianto
Di ruang belakang, Darmaji menunjukkan surat yang ia tujukan langsung ke Presiden Prabowo.
Dicetak di atas kertas berkop perusahaannya, surat itu Darmaji kirim pekan lalu. Langsung ke Istana Presiden.
Isinya gamblang: keluhan yang dibalut sopan santun khas pengusaha kecil. Surat itu bukan sekadar protes, tapi jeritan dari bawah, yang berusaha tidak terdengar putus asa.
Lihat ebook: Pilih daging ayam segar dan sehat
“Kami merasa terpukul. Bagaimana mungkin industri kecil seperti kami dapat bersaing dengan produk impor dalam skala besar? Apakah kita rela mengeluarkan devisa hingga Rp6 triliun hanya untuk mengimpor barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri?”
Darmaji tak bicara lantang. Ia tahu tempatnya di mana.
Tapi lewat surat itu, ia mencoba menyelamatkan investasi yang belum genap tiga bulan beroperasi—dan mungkin akan ambruk sebelum sempat merayakan ulang tahun pertama.
“Kalau food tray (nampan saji)-nya saja harus impor, lalu untuk apa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ini disuruh ikut membangun negeri?”
Cinta produk dalam negeri, tapi …
Pakdhe Galtung hanya mengangguk-angguk. Ia bukan orang baru dalam urusan politik ekonomi.
Ia tahu, keputusan pemerintah sering kali tak dibuat di pabrik-pabrik seperti ini, melainkan di ruang rapat berpendingin udara yang jauh dari aroma las dan besi panas.
Ia juga tahu, kata “kemandirian” sering lebih enak diucap ketimbang dijalankan.
Lihat ebook: Nikmati daging lobster air laut
“Saya heran,” gumam Pakdhe sambil menatap mesin buatan Tiongkok itu, “dari jutaan program yang bisa didukung UMKM, kenapa yang ini justru ditenggelamkan oleh kebijakan sendiri?”
Pakdhe menatap ke luar jendela, ke arah gundukan sampah yang makin menggunung.
“Dulu kita diajari: cinta produk dalam negeri. Sekarang malah disuruh sayangin devisa buat produk negeri orang.”
Ia tertawa kecil, getir.
“Jangan-jangan, dalam program makan bergizi gratis ini, yang paling kenyang justru importirnya.”
Seperti pisau tak kasat mata
Hari makin sore. Darmaji kembali ke ruang produksi. Mesin tetap berputar.
Tapi dalam kepalanya, keputusan pemerintah seperti pisau tak kasatmata yang siap memutus harapan kapan saja.
Pakdhe Galtung berdiri. Ia menepuk bahu Darmaji.
“Tenang, Bro. Kadang suara dari Bantargebang justru lebih jernih daripada yang dari Senayan (baca: DPR RI).”
Lihat ebook: Nikmati teh putih dan teh hijau
Dan sebelum pulang, ia menambahkan pesan sambil menyeruput tandas teh tarik suguhan empunya pabrik:
“Kalau alasan relaksasi impor itu demi kecepatan, saya cuma mau bilang satu hal: jangan-jangan, yang dipercepat bukan distribusi makanan… tapi distribusi rente.” (*)
Nanang Junaedi | Jurnalis Senior
Catatan:
Artikel ini sudah diunggah di akun Nanang Junaedi di Facebook, Rabu, 9 Juli 2025. Tetapi atas permintaan AGRIKAN.ID, artikel tersebut bisa dimuat di blog kabar pangan dan agribisnis ini.
Lihat ebook: Panduan Praktis Menulis Artikel
