Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 ini sekitar US$6,47 miliar setara Rp97,05 triliun (pada kurs Rp15.000 per US$).
Mengawali kinerja tahun ini, KKP melakukan ekspor perdana produk perikanan sekitar Rp13,3 miliar. Ekspor ini serentak di tiga lokasi anak perusahaan nasional PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, yakni PT Suri Tani Pemuka di Banyuwangi, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; dan Cirebon, Jawa Barat.
“Kali ini kita ekspor perdana produk olahan sidat dengan negara tujuan Jepang, fillet/loin ke Amerika Serikat, olahan tilapia ke Filipina dan pakan udang ke Timor-Leste,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Agus Suherman, di Banyuwangi, Senin, 13 Januari 2020.
Agus menjelaskan, penglepasan ekspor perdana ini menandai penambahan agregasi ekspor produk perikanan nasional yang pada Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2020 telah mencapai Rp1,4 Triliun.
Penglepasan ekspor perdana yang dilakukan di salah satu anak perusahaan Grup Japfa, yaitu PT Suri Tani Pemuka di Banyuwangi, Jawa Timur, ini ditandai pemencetan tombol sirine bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Akuakultur PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Ardi Budiono.
Usai penglepasan ekspor dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi budidaya sidat di Bomo, Banyuwangi.
Dalam kesempatan itu, Agus yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ekspor perdana awal tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan ekspor dan mencapai target ekspor perikanan nasional 2020 sekitar USD 6,47 miliar.
Kapasitas daya ungkit yang tinggi
Sebagaimana diketahui, produk perikanan merupakan salah satu sektor andalan ekspor Indonesia untuk mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri. Ekspor produk perikanan mempunyai kapasitas daya ungkit yang tinggi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan.
Hal ini diamini Bupati Abdullah Azwar Anas. Di tengah kerja keras pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (dulu hanya disebabkan oleh defisit neraca jasa, kini juga disebabkan defisit neraca perdagangan), awal tahun ini Japfa melakukan ekspor.
Kepala Akuakultur PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Ardi Budiono menambahkan, KKP terus melakukan komunikasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat pencapaian target ekspor ikan nasional.
KKP juga terus mendorong dan memfasilitasi penetrasi pasar, baik ke pasar ekspor tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa maupun ke pasar ekspor non-tradisional seperti Timur Tengah. Yaitu melalui penanganan hambatan ekspor, perundingan penurunan hambatan tarif impor di negara mitra, pameran, misi dagang dan lain-lain.
Konsistensi Japfa mendukung ekspor
Sebagai informasi, tahun lalu komposisi ekspor produk Japfa terdiri dari 86,6% produk akuakultur dan 13,14% produk unggas. Kegiatan ekspor tersebut berdampak pada peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan karyawan serta masyarakat luas terkait ekspor seperti pemasok barang dan jasa logistik.
Motor penggerak ekonomi
Sektor pertanian dan perikanan, menurut Presiden Joko Widodo, sangat penting dan strategis. Sektor ini bukan hanya menyediakan bahan pangan 260 juta penduduk Indonesia, tetapi juga menampung tenaga kerja yang besar, berkontribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, dengan pokok bahasan “Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan“, Selasa, 10 Desember 2019.
Ada tiga hal yang mendapat perhatian dalam rapat yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah menteri terkait lainnya.
Pertama, perhatian pemerintah selama ini hanya fokus pada upaya peningkatan produksi pertanian atau perikanan di on farm. “Kita tidak pernah menyentuh off-farm, terutama pascaproduksi,” kata Joko Widodo.
Para petani dan nelayan, kata Joko Widodo, perlu keluar dari aktivitas on farm (produksi primer) menuju ke off farm (pascapanen dan pengolahan) dengan memberikan nilai tambah pada usahanya melalui pengolahan produk perikanan dan pertanian maupun pengembangan usaha berbasis perikanan dan pertanian.
Kedua, untuk masuk ke kegiatan off-farm, menurut Joko Widodo, petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan mendapatkan pendampingan. Pemerintah sudah memiliki skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafon anggarannya tahun 2020 ini Rp 190 triliun dengan suku bunga 6% per tahun.
Ketiga, harus ada upaya lebih mendorong petani, nelayan atau UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang selama ini bergerak dalam skala ekonomi kecil-kecil untuk bergabung, berkolaborasi dalam kelompok-kelompok atau dalam korporasi besar sehingga memiliki skala ekonomi yang besar.
“Sehingga dalam korporasi nanti petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mengakses modal kerja, investasi dan melakukan upaya memasukkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain (rantai pasok) nasional maupun global,” kata Joko Widodo.
Masuk ke rantai pasok global berarti ekspor, yaitu seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
Dengan bergabung menjadi korporasi atau bermitra dengan perusahaan besar, produk petani dan nelayan dapat masuk ke pasar global. Tentunya produk-produk ini harus sesuai dengan standar pasar internasional. Dengan demikian produk petani dan nelayan tersebut dapat meningkatkan devisa negara.
Eskpor produk perikanan ini, kata Agus, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar KKP terus meningkatkan ekspor produk perikanan, sehingga dapat menambah devisa nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan efek pada kesejahteraan karyawan serta masyarakat luas, yang memasok segala hal yang terkait dengan ekspor.
(Syatrya Utama) (Email: syatrya_utama@yahoo.com)
Referensi:
- Agus Suherman. KKP Ekspor Perdana Produk Perikanan Senilai Rp 13,3 miliar. Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diedarkan 13 Januari 2020.
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20191210152219-4-121923/jokowi-perintahkan-sektor-pertanian-perikanan-tancap-gas.
- https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/99/1179838/jokowi-ingin-pertanian-dan-perikanan-indonesia-fokus-ke-pascaproduksi.