Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan pada era Susi Pudjiastuti terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelbagai program yang pro rakyat. Pelbagai program tersebut bersinergi dengan kementerian lain, lembaga lain, dan perbankan.
Kesejahteraan bukan hanya soal penghasilan ekonomi tetapi juga perbaikan dalam semua unsur kehidupan nelayan. Termasuk di dalamnya human security yang mencakup lingkungan yang sehat, kesehatan yang terjamin, pendidikan yang layak, dan terhindar dari praktik pelanggaran hak asasi manusia.
Program kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil ini, antara lain:
- Proses perizinan
- Bantuan kapal ikan
- Bantuan alat tangkap
- Asuransi
- Permodalan
- Memperkuat peran penyuluh perikanan
- Program terpadu Sekaya Maritim
- Kartu nelayan/kartu BBM nelayan
- Perikanan tangkap untuk nelayan Indonesia
Proses perizinan
Pemangkasan proses perizinan yang berbelit-belit bagi nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 10 GT (gross tonnage).
Nelayan kecil diperbolehkan melaut dengan bebas hanya dengan melakukan registrasi dan melaporkan hasil tangkapannya secara reguler.
Bantuan kapal ikan
Setiap tahun memberikan bantuan armada kapal dan alat tangkap ikan.
Pada 2016, ditargetkan penyaluran bantuan 1.719 kapal pelbagai ukuran. Realisasinya 754 unit kapal yang diserahkan melalui koperasi nelayan. Termasuk program pelatihan untuk peningkatan kapasitas melaut, penangkapan, dan penyimpanan ikan.
Pada 2017 proyeksi bantuan kapal 1.068 unit.
Bantuan alat tangkap
Pada 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendistribusikan bantuan 2.738 alat penangkapan ikan tahap pertama kepada 170 koperasi di 85 kabupaten/kota.
Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas KKP untuk meningkatkan produktivitas nelayan.
Jenis alat tangkap yang diserahkan beragam. Dari 40 jenis spesifikasi, sembilan jenis disesuaikan dengan ketentuan potensi sumberdaya ikan dan ramah lingkungan, seperti pancing (tonda, pole and line, hand line), gilnet (dasar dan permukaan tengah), bubu, dan rawai dasar.
Pemerintah memberikan bantuan pengganti alat tangkap cantrang hanya untuk nelayan dengan kapal berukuran di bawah 10 GT. Pada 2017, bantuan alat penangkapan ikan (API) diproyeksikan 2.990 API.
Asuransi
Melakukan program perlindungan asuransi nelayan. Mengingat nelayan sangat berisiko pada saat melaut, KKP mengembangkan program asuransi untuk 600 ribu nelayan pada 2016.
Asuransi tersebut diberikan kepada nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Dari 2,7 juta nelayan yang tercatat di Badan Pusat Statistik, sekitar 824 ribu sudah mendaftar program asuransi. Anggaran asuransi tahun 2016 sebesar Rp 175 miliar dan berlaku satu tahun sejak polis asuransi ditetapkan. Adapun target nelayan penerima asuransi adalah satu juta.
Santunan asuransi nelayan tersebut terbagi dua:
- Santunan kecelakaan akibat kegiatan penangkapan ikan.
- Santunan kecelakaan selain melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Kedua jenis santunan ini mempunyai perbedaan dalam besaran santunan asuransi.
Pada santunan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan, jika nelayan meninggal dunia akan diberikan santunan Rp 200 juta. Jika cacat permanen diberikan santunan Rp 100 juta. Ada juga santunan pengobatan dengan nilai maksimum Rp 20 juta.
Sementara itu untuk santunan selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, jika nelayan meninggal dunia akan diberikan santunan Rp 160 juta. Jika nelayan cacat permanen diberikan santunan Rp 100 juta. Ada juga santunan pengobatan sebesar Rp 20 juta.
Permodalan
KKP bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat program Jaring (Jangkau Sinergi dan Guideline) serta perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dimulai sejak 2015.
Pendekatan pembinaan dari lembaga pembiayaan nasional dilakukan demi membebaskan nelayan kecil dari jeratan tengkulak yang tidak bertanggung jawab.
Program ini dibuat untuk memperluas akses pembiayaan kepada para nelayan.
Setidaknya ada delapan bank yang menjadi mitra nelayan pada tahun pertama dan meningkat pada tahun kedua (2016) menjadi 16 bank yang ikut dalam program tersebut.
Pada 2016, penyaluran kredit untuk program Jaring ditargetkan Rp 9,2 triliun. Tapi ternyata, hingga triwulan III tahun 2016, penyaluran kredit sudah mencapai Rp 23,2 triliun (per September 2016) dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) sekitar 2,2%.
Peran penyuluh perikanan
KKP terus memperkuat peran penyuluh perikanan sebagai konsultan, penasehat, dan pendamping masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
Berkat perannya sebagai agen perubahan, penyuluh perikanan telah berhasil memacu daya saing masyarakat sehingga produktivitas, mutu, dan efisiensi usahanya semakin meningkat.
Program terpadu Sekaya Maritim
KKP mempunyai program terpadu Seribu Kampung Nelayan Mandiri Tangguh Indah dan Maju (Sekaya Maritim). Program ini dilakukan bertahap sejak 2015 dengan menyasar hingga 1.000 desa atau kelurahan di 330 pelabuhan perikanan dan sentra perikanan di seluruh Indonesia.
Pengentasan kemiskinan nelayan di Indonesia membutuhkan keterpaduan antar lintas kementerian atau lembaga dan perbankan.
Sekaya Maritim menjadi program strategis pemerintah yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan nelayan dan lingkungan sekitarnya.
Kartu nelayan/kartu BBM nelayan
Pemerintah telah menentukan kebijakan untuk memberikan alokasi kuota BBM (bahan bakar minyak) nelayan dan usaha penangkapan ikan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, KKP telah menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mengembangkan Kartu BBM Nelayan sebagai alat kontrol penggunaan BBM bagi nelayan.
Setelah diluncurkan oleh Presiden Jokowi, kemudian diterbitkan Permen 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan sehingga kartu tersebut menjadi napas baru bagi nelayan.
Kartu nelayan juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan distribusi BBM bersubsidi. Melalui kartu nelayan ini, penyaluran BBM bersubsidi menjadi transparan karena sistem dibuat secara online dan terkoneksi dengan sistem dari BPH Migas dan Pertamina.
Perikanan tangkap untuk nelayan Indonesia
Pemerintah telah memutuskan 100% asing bisa masuk ke industri pengolahan perikanan. Tetapi nol persen untuk perikanan tangkap. Artinya 100% penangkapan ikan kini hanya untuk nelayan Indonesia.
Referensi:
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanpa tahun. Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan.
